--> Dijerat Pasal UU Jadul Era Bung Karno, Kuasa Hukum Ratna Sarumpaet Ungkap Soal Keganjilan.......... | Sejagad Media

Dijerat Pasal UU Jadul Era Bung Karno, Kuasa Hukum Ratna Sarumpaet Ungkap Soal Keganjilan..........

SejagadMedia.com - Kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Desmihardi, mengatakan kliennya akan mengajukan esepsi pasca sidang perdana kasus penyeba...


SejagadMedia.com - Kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Desmihardi, mengatakan kliennya akan mengajukan esepsi pasca sidang perdana kasus penyebaran hoaks di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (28/2).

Esepsi itu, kata dia, akan diajukan minggu depan dan menyoroti perihal penerapan UU No.1 Tahun 1946.

"Ya kita akan ajukan esepsi minggu depan, kita menyoroti tentang penerapan UU No.1 tahun 46 itu," ujar Desmihardi, ditemui usai sidang, Kamis (28/2/2019).

Ia menjelaskan pihaknya akan mengajukan esepsi terhadap dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Sejumlah point penting, lanjutnya, akan didalami seputar dakwaan itu jelas bagaimana uraian kejadiannya seperti apa, validitasnya seperti apa.


Lebih lanjut, Desmihardi mengatakan dalam esepsinya pihaknya akan banyak membicarakan masalah penerapan UU tersebut lantaran pihaknya merasa janggal.

"Ini kan UU pidana, semestinya sanksinya administrasi, makanya ancamannya hanya 4 tahun disitu. Dalam kasus bu ratna ini beliau dijerat dengan UU No.1 Tahun 46. Nah makanya dari dakwaan point kesatu itu beliah dijerat dengan pasal UU No.1 Tahun 46. Dari esepsi kami nanti kami akan banyak membicakan tentang penerapan UU No.1 Tahun 46," pungkasnya.


Mengapa UU No.1 Tahun 1946

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Polisi menjerat Ratna dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Ratna pun terancam hukuman pidana 10 tahun penjara.

Salah satu peraturan yang menjerat Ratna, yakni UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Diketahui UU itu pertama kali ditandatangani oleh Presiden ke-1 RI Soekarno. Hingga saat ini peraturan itu masih dipakai untuk menjerat pelaku penyebaran hoaks.


"Iya itu pasal yang dikenakan dan belum diperbarui," kata Setyo di Mabes Polri Jakarta, Jumat (5/10).

Lihat juga:DKI Minta Ratna Sarumpaet Kembalikan Dana Chile Rp70 Juta
UU Nomor 1 tahun 1946 merupakan penegasan dari hukum pidana yang dirancang pada masa kolonial. Soekarno meneken peraturan tersebut pada tanggal 26 Februari 1946 dan menjadikannya sebagai dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS). Dua istilah ini dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain UU Nomor 1 Tahun 1946, ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menyatakan ada sejumlah peraturan lain terkait penyebaran berita bohong alias hoaks, seperti Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 311 dan 378 KUHP.

"Dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," kata Fickar dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (5/10).

Fickar menjelaskan dalam hukum dikenal dengan bohong putih dan bohong hitam. Bohong putih ialah kebohongan yang dimaksudkan untuk menstabilkan atau menenteramkan suatu keadaan.

"Tapi kalau bohong hitam adalah berita hoaks ini. Dengan tujuan ketidaktertiban atau merugikan seseorang atau kelompok lain," jelas dia.

Lihat juga:Polisi Sebut Ratna Sarumpaet Kooperatif dan Sehat
Hal yang perlu dilihat dari berita bohong adalah aspek merugikan orang lain. Jika kebohongan itu merugikan suatu kelompok masyarakat maka penegak hukum bisa menerapkan Pasal 15 dan 14 UU Nomor 1 tahun 1946.

Sementara untuk Pasal 28 ayat 2 UU ITE diterapkan jika berita bohong dilakukan melalui transkasi elektronik atau media internet.

Sementara klausul merugikan dalam bentuk perseorangan bisa dikenakan Pasal 311 KUHP tentang Fitnah dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Untuk kasus Ratna, Fickar melihat, ada sejumlah hal kenapa dijerat dengan Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 tahun 1946. Pertama, harus ada keterangan bahwa Ratna tidak dalam posisi sakit jiwa.

Kedua, fakta ia didatangi sejumlah tokoh harusnya disadari Ratna bahwa berita itu bakal bisa tersebar dengan massif. Artinya dampak dari publikasi itu berpotensi menimbulkan kegaduhan.

"Sangat potensial menimbulkan keonaran, menjadi bukti bahwa ada pengetahuan dan kehendak agar berita itu tersebar. Di titik inilah letak kesalahan sebagai unsur kesengajaannya," tutup dia.

Lihat juga:Kasus Hoaks Ratna, Polisi Berencana Periksa Hanum Rais
Pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1946 ayat (1) berbunyi, 'barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.b

Ayat (2), 'barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.'

Sementara Pasal 15 berbunyi, 'barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.' (ctr/osc)



Tribunnews.com/CNNIndonesia.com

COMMENTS

Nama

aher,1,Ahmad Dhani,11,Ahok,125,aksi 313,1,alexis,1,allan nairn,1,Allya,1,Amazing,3,Andrew,2,angin puting beliung,1,Anies Baswedan,21,anti PKI,1,artis,8,Asma Dewi,1,aswaja,1,banjir,5,Batak,1,bayi,1,Bela Negara,1,bentrok papua,1,Berita,321,Berita Artis,20,berita heboh,21,Berita Internasional,11,berita nasional,48,bocah,1,bom,1,Bom Bandung,2,Bom Madinah,1,BPJS,1,bpk,1,brimob,1,buni yani,1,bupati,1,buruh,1,calon kapolri,2,Calon Pilgub,7,cantik,1,catut nama jokowi,2,csr,1,Daerah,6,debat,1,debat pilpres2019,5,deddy mizwar,1,Demo,13,demokrat,4,Densus,1,diet,3,Dimas Kanjeng,1,ditangkap,1,Djarot,4,Dki,6,Dolar,1,DPR,1,DPRD,4,DPRD kota Semarang,1,e budgeting,1,e-ktp,2,eggy sujana,1,Ekonomi,4,Encun,1,entertainment,22,Fadli zon,2,fahri hamzah,1,First travel,1,fitnah,2,food,4,FPI,25,Fuad Amin,1,Ganjar Pranowo,1,Gatot,1,gempa,1,gerindra,3,Gibran,2,Go Pro,1,gojek,1,Golkar,1,Gosip,1,Gubernur,20,gunung kidul,1,Guru,3,Gus Dur,3,habib bahar,1,habib novel,1,habib rizieq,7,habib smith,1,harga daging murah,1,harga sapi murah,1,health,7,heboh,9,Hijabers,1,hoax,4,hot,1,Hukum,17,ibadah,1,icmi,1,Idul Adha,1,ILC,1,ilmuwan,1,Ima,1,imam besar,1,indra j piliang,1,Indro Warkop,1,Inspiring,4,Internasional,19,ISIS,3,Islam,14,jakarta,27,Jakmania,2,JK,1,jogja,1,Jokowi,61,jokowimantu,2,Jonru,6,Jusuf Kalla,1,Kabut Asap,6,Kaesang,7,Kahiyang Ayu,1,Kalijodo,1,Kamera,1,Karni Ilyas,1,Kasus Angeline,1,Kasus mirna,1,Kasus Sumber Waras,1,kebakaran,1,Kebakaran Hutan,5,kecelakaan,1,kekerasan,1,kepala daerah,1,Khazanah,1,khilafah,1,khofifaf,1,Kisah,2,kisruh,1,Kivlan Zen,2,kjp,1,Kontroversi,75,korupsi,1,KPAI,2,KPK,20,Krisna Murti,1,laci,1,Lain-lain,1,laporkan,1,lsm,1,luar negeri,1,Lulung,2,Mahasiswa,1,Mahkamah Agung,1,Maia Estianti,1,Mario Teguh,10,mendikbud,1,menteri,3,Menteri kesehatan,1,Menteri Susi,2,Metropolitan,1,Motivasi,1,Moto GP,9,MUI,1,Musibah,2,Mustofa Nahra,1,Narkoba,2,Nasional,78,Nasionalisme,5,Netizen,2,News,229,nikita mirzani,1,Nikon,1,Nila F moeloek,1,Obama,1,Olah Raga,6,operasi zebra,1,Opini,30,ormas,1,OTT,1,pak yus,1,panglima TNI,2,PBNU,1,PDIP,4,Pegunungan Kendeng,1,pembangunan nasional,3,pembohong,1,pembunuhan,1,Pemerintah,1,pemprov,1,Pendidikan,2,Pengetahuan,2,penistaan agama,2,penulis,1,Perampok,2,Peristiwa,4,perkosa,1,perppu,1,perpres,1,Piala Presiden,1,Pilgub DKI,36,pilkada 2018,1,pilkada jatim,1,pkl,1,Polda Metro Jaya,4,Polisi,10,POLITIK,173,Polri,5,PPP,1,prabowo,2,Presiden jokowi,9,presiden.,1,prestasi,1,Provokator,1,PSI,1,Putu Sudiartana,3,Ratna Sarumpaet,1,Rawajati,1,Ridwan Kamil,2,Risma,2,Roy Suryo,1,Rupiah,2,sam aliano,1,sandiago uno,19,SARA,5,Saracen,3,satpol PP,1,saudi,1,SBY,10,sean purnama,1,sejarah,2,seleb,7,semrawut,1,setnov,13,sidang,8,Sidoarjo,1,singapura,1,Snack bikini,1,Soeharto,2,Soekarno,1,soekarno Hatta,1,sosmed,1,sports,1,Sri mulyani,1,sukmawati,1,supersemar,1,Susi,1,syahrini,1,tanah abang,2,taufik,2,Tax Amnesty,1,Teknologi,2,Teman Ahok,2,Tengku Zulkarnaen,1,Tercyduk,2,Teroris,4,tips,9,TKI,1,tni,1,Tokoh,2,Toleransi,2,tommy,1,trending topic,13,Tsamara,1,Umroh,2,vaksin palsu,3,viral,3,wagub jakarta,4,wahaby,1,warga miskin,1,Wiranto,3,Yenni Wahid,1,Yusuf Mansur,1,
ltr
item
Sejagad Media: Dijerat Pasal UU Jadul Era Bung Karno, Kuasa Hukum Ratna Sarumpaet Ungkap Soal Keganjilan..........
Dijerat Pasal UU Jadul Era Bung Karno, Kuasa Hukum Ratna Sarumpaet Ungkap Soal Keganjilan..........
https://4.bp.blogspot.com/-DhTDRnpTHyA/XHeAQt6tUbI/AAAAAAAAX-Y/wGPvzVTlrpwYu7R3WnmevLmcK-kpXLpaQCLcBGAs/s1600/ratna.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-DhTDRnpTHyA/XHeAQt6tUbI/AAAAAAAAX-Y/wGPvzVTlrpwYu7R3WnmevLmcK-kpXLpaQCLcBGAs/s72-c/ratna.jpg
Sejagad Media
https://www.sejagad.com/2019/02/dijerat-pasal-uu-jadul-era-bung-karno.html
https://www.sejagad.com/
https://www.sejagad.com/
https://www.sejagad.com/2019/02/dijerat-pasal-uu-jadul-era-bung-karno.html
true
5865075294842629428
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy